Seleksi CPNS Kementerian Hukum dan HAM 2017

Kabar gembira bagi Anda yang sedang menunggu informasi terkait Seleksi CPNS di tahun 2017. Tahun ini tepatnya pada bulan Juli 2017 Kementerian Hukum dan HAM berencana akan membuka penerimaan CPNS baru. Berita ini diperoleh dari surat yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM yang ditandatangani oleh Menteri Yassona H. Laoly Nomor: M.HH.KP.01.04-34 tertanggal 2 Juni 2017, tentang Usul Rencana Penempatan dan kualifikasi pendidikan pada kebutuhan jabatan prioritas kementerian Hukum dan HAM T.A 2017. Ada sekitar 1700 Formasi yang dibutuhkan.
Untuk kepastian kebenarannya tentu kita harus menunggu pengumuman resmi dari pihak kementerian hukum dan ham. Nah sambil menunggu pengumuman resminya, ada baiknya kita mempersiapkan diri dengan mengetahui persyaratan, formasi dan tes yang kemungkinan harus dipenuhi.
Berikut Nama jabatan, kualifikasi, jumlah formasi, persyaratan dan ketentuan lain yang diambil dari lampiran surat di atas.

Nama Jabatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jumlah Formasi

Adapun untuk Jabatan, kualifikasi dan Jumlah Formasi yang dibutuhkan, berikut saya lampirkan lampiran suratnya:

Persyaratan

SLTA dan Sederajat

1. Warga Negara Indonesia
2. Pria/Wanita
3. Pendidikan SLTA sederajat dengan nilai Ijazah rata-rata 7,00. Khusus untuk putra daerah asli papua nilai Ijazah minimal 6,00
4. Usia pada tanggal 1 Juli 2017 minimal 18 tahun dan tidak lebih dari 28 tahun (dibuktikan dengan surat akta kelahiran/surat keterangan lahir)
5. Tinggi badan minimal 160cm untuk pria, dan 155 cm untuk wanita. Berat badan seimbang
6. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak tuli dan tidak buta warna
7. Bagi Pria tidak ditato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas ditindik di telinga atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama atau adat
8. Bagi Wanita tidak ditato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas ditindik pada anggota badan lainnya selain telinga

Baca:  Segera, dibuka pendaftaran sertifikasi guru madrasah 2017

Dokter Spesialis/Sarjana

1. Warga Negara Indonesia
2. Pria/Wanita
3. Nilai IPK sarjana S1 minimal 2,75, khusus bagi putera papua dan Papua Barat minimal IPK 2,5
4. Usia pada tanggal 1 Juli 2017 minimal 20 tahun dan tidak lebih dari 33 tahun (dibuktikan dengan surat akta kelahiran/surat keterangan lahir)
5. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak tuli dan tidak buta warna
6. Bagi Pria tidak ditato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas ditindik di telinga atau anggota badan lainnya kecuali karena ketentuan agama atau adat
7. Bagi Wanita tidak ditato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas ditindik pada anggota badan lainnya selain telinga

TAHAPAN SELEKSI

SLTA Sederajat

1. Seleksi Administrasi;
2. Tes Kemampuan Dasar (TKD) melalui CAT-BKN
3. Tes Kompetensi Bidang TKB)

• Tes Kesamaptaan
• Wawancara

Baca: Panduan Tes CPNS CAT-BKN

Sarjana

1. Seleksi Administrasi;
2. Tes Kemampuan Dasar (TKD) melalui CAT-BKN
3. Tes Kompetensi Bidang TKB)

• Tes Kompetensi Bidang melalui CAT-BKN, khusus pengelola TI langsung dengan praktek
• Wawancara disertai pengamatan fisik

Baca: Panduan Tes CPNS CAT-BKN

Mekanisme Pelaksanaan

1. Pendaftaran online melalui http://sscn.bkn.go.id kecuali papua dan papua barat (baca: Langkah-langkah pendaftaran Cpns online)
2. Berkas lamaran untuk dokter spesialis (S2) dan sarjana (S1) diunggah melalui website cpns.kemenkumham.go.id (seleksi dilakukan oleh panitia pusat) sedangkan berkas lamaran untuk SLTA dikirim via POS (seleksi dilakukan oleh panitia daerah)
3. Khusus SLTA pendaftaran dibatasi wilayah domisili KTP, Dokter Spesialis dan sarjana tidak
4. Peserta dapat mengubah lokasi Tes Kemampuan Bidang (TKB) setelah melihat distribusi kelulusan peserta TKD per kanwil
5. Khusus untuk petugas penjagaan, analis keimigrasian, pemeriksa keimigrasian, pembimbing kemasyarakatan terdapat kuota berdasarkan jenis kelamin

Rencana Jadwal Pelaksanaan Seleksi sampai dengan Penetapan SK:

Demikianlah informasi yang dapat saya bagikan. Untuk kepastiannya Anda dapat memantau langsung pengumuman resminya di website resmi kementerian Hukum dan Ham di www.kemenkumham.go.id yang sampai saat ini belum dirilis.
Semoga bermanfaat.

Subscribe to receive free email updates: